Pemprov DKI Ancam Perokok Tak Beri JPK-Gakin

Nasib perokok terus terjepit. Pemprov DKI Jakarta tak akan memberi pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan SKTM kepada perokok

Perokok berat di Jakarta sepertinya harus segera menghentikan kegiatan buruk tersebut. Sebab, Pemprov DKI Jakarta berencana tidak akan memberikan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada warga ibu kota yang diketahui sebagai perokok berat.

Kebijakan ini diambil menyusul naiknya jumlah perokok, khususnya kalangan wanita dan anak-anak. Hal tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta prihatin. Untuk menekan tingginya jumlah perokok, Pemprov DKI Jakarta harus mengambil langkah-langkah yang lebih konsisten dan tepat sasaran.

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, keluarga yang mendapat layanan JPK Gakin dan SKTM ternyata sebagian besar merupakan perokok berat. Bahkan menurut salah satu survei yang dilakukan, sebanyak 22 persen dari total pengeluaran selama satu bulan keluarga miskin dihabiskan untuk rokok. Dari data itu, banyak LSM yang meminta Pemprov DKI melakukan penelitian terhadap kasus ini.

“Kita diminta untuk meneliti ini. Padahal mereka menikmati layanan kesehatan gratis dan rokok merupakan beban berat untuk kesehatan,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai membuka Musda II Dharma Wanita Persatuan di gedung Teknis Abdul Muis, DKI Jakarta, Selasa (9/2).

Berpijak dari alasan tersebut, Fauzi menegaskan akan mengambil kebijakan untuk merumuskan kembali persyaratan pemberian kartu JPK Gakin dan SKTM kepada Gakin. Keputusan akan diambil dari data-data yang ada, sehingga dapat mengambil rumusan kebijakan berdasarkan azas keberpihakan untuk tidak begitu saja memberikan dukungan bagi perokok berat atau memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang membuang potensi pendapatan keluarga untuk kepentingan yang mubazir tersebut.

“Ini bukan berarti dana bagi Gakin akan dicabut. Tapi, saya tidak mau memberikan dana kesehatan gratis bagi perokok berat, itu adil. Saya sedang merumuskan kebijakan baru, miskin atau kaya, kalau merokok tempatnya di luar,” tegas Fauzi.

Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir menyatakan, masih banyak pelanggaran larangan merokok di kawasan dilarang merokok (KDM) di Jakarta, meskipun penertiban dan pengawasan telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak dua tahun terakhir. Berdasarkan data YLKI, pelanggaran terbesar terjadi pada angkutan umum dengan tingkat pelanggaran mencapai 90 persen. Untuk itu selain diimbau meningkatkan pengawasan, YLKI juga meminta Pemprov DKI menerapkan sistem reward kepada warga yang mematuhi aturan tersebut. “Dengan begitu, diharapkan penegakan hukum larangan merokok bisa bersifat reward dan punishment,” ujarnya.

Sementara itu, data smoking prevelance dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyebutkan, terjadi peningkatan jumlah perokok aktif di DKI Jakarta. Setiap tahunnya, jumlah perokok aktif naik sekitar satu persen lebih. Pada tahun 2001, jumlah perokok di Jakarta mencapai 27,7 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 31,2 persen pada tahun 2004.

Dari jumlah itu, terjadi peningkatan jumlah perokok berjenis kelamin perempuan. Kemudian angka itu naik kembali di tahun 2008 menjadi 35 persen dari jumlah penduduk sebanyak 9,057 juta jiwa dan jumlah perokok perempuan mencapai 8 persen dari total jumlah perokok aktif.

Dari hasil penelitian lembaga tersebut juga terungkap, dari 25 jenis pengeluaran rumah tangga, justru pengeluaran untuk rokok menduduki urutan kedua teratas setelah beras yang menduduki posisi pertama. Empat dari sepuluh rumah tangga miskin ternyata memiliki pengeluaran untuk rokok terbanyak dibanding pengeluaran rumah tangga kategori kaya.

Persentasenya, rumah tangga miskin tersebut membelanjakan pengeluaran untuk membeli rokok mencapai 12,4 persen per bulan, lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya yang hanya mengeluarkan 8 persen untuk rokok. Dengan pengeluaran sebesar 12,4 persen, hal itu setara dengan membeli sebanyak 15 kali daging satu kilogram, delapan kali biaya sekolah, enam kali biaya kesehatan, lima kali telur dan susu, serta dua kali ikan.

Adapun rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga perokok sekitar Rp 113 ribu per bulan yang ditujukan untuk menikmati rokok. Pengeluaran ini lebih tinggi dari dana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah untuk mensubsidi rumah tangga miskin sebesar Rp 100 ribu per bulan. [bjkt/hidayatullah]

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.